ptsp@kkp.go.id (021) 3519070 ext 2826

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Izin Reklamasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

• Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]


Persyaratan Administrasi :


1. Pemerintah dan pemerintah daerah : surat keterangan penanggungjawab kegiatan;

2. Orang perseorangan, berupa :

a)  surat keterangan penanggungjawab kegiatan untuk badan usaha;

b) fotokopi  Kartu Tanda Penduduk (KTP) perseorangan atau penanggung jawab   kegiatan; dan

c)  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseorangan atau badan usaha.

3. Badan hukum, berupa :

a)  surat keterangan penanggungjawab kegiatan;

b)  fotokopi akte pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya;

c)  fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;

d)  fotokopi NPWP; dan

e)  surat keterangan domisili usaha.


Persyaratan Teknis :


1)    Fotokopi Izin Lokasi Reklamasi;

2) Fotokopi Izin Lingkungan untuk lokasi pelaksanaan reklamasi yang   dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang;

3)  Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan     pantai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4)   Studi kelayakan;

5)  Dokumen Rancangan Detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan   gambar konstruksi dan gambar rencana infrastruktur;

6)   Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi;

7) Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi   berhimpitan dengan daratan;

8)  Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan   kehidupan dan penghidupan mastarakat;

9)  Surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang       dilegalisir oleh notaris dilengkapi fotokopi surat izin pertambangan daerah   dan fotokopi izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan    oleh lembaga/instansi berwenang; dan

10) Rekomenasi Gubernur apabila meliputi wilayah lintas kabupaten/kota yang   berisikan pertimbangan kesesuaian lokasi dengan RZWP-3 provinsi, kondisi   ekosistem pesisir, akses publik, serta keberlanjutan kehidupan dan             penghidupan masyarakat setelah dikoordinasikan dengan bupati/wali kota.