ptsp@kkp.go.id (021) 3519070 ext 2826

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Surat Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan (SIPPAP)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

• Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Konservasi Perairan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku oada Kementerian Kelautan dan Perikanan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan
    [ Download Lengkap ]     [ Abstraksi ]

a.  Persyaratan

1.    Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;

2.    Dokumen persyaratan sesuai dengan pasal 23 PERMEN-KP nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan antara lain:

a.    fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha atau penanggungjawab korporasi;

b.    fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak pemilik  usaha atau korporasi, dengan menunjukkan aslinya;

c.    rencana usaha, yang meliputi jenis usaha, rencana investasi, rencana pengelolaan limbah, status aset yang dimiliki, dan rencana operasional;

d.    fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, surat keterangan pendirian dan/atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, bagi korporasi;

e.    surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik usaha atau penangguang jawab korporasi yang menyatakan, kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

3.    Untuk usaha penyediaan infrastruktur kegiatan Pariwisata Alam Perairan ditambah persyaratan :

a.    gambar tata letak dan detail desain (detail engineered design/DED);

b.    fotokopi izin lingkungan;

c.    fotokopi izin lokasi dari Dirjen PRL untuk usaha memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir;

d.    fotokopi izin lokasi dari Badan Pertahanan Nasional untuk usaha memanfaatkan tanah;

4.    Untuk usaha penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alam perairan dan penyediaan jasa transportasi ditambah dengan persyaratan berupa daftar jumlah dan spesifikasi unit sarana dan prasarana yang dimiliki.