Setiap orang untuk memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal,dengan melampirkan persyaratan:


a. fotokopi SIUP;

b. fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya;

c. fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement);

d. data kapal dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. Surat Keterangan Pemasangan Transmitter vessel monitoring system yang dikeluarkan oleh Pengawas Perikanan;

f. surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal ataupenanggung jawab perusahaan yang menyatakan:

1) kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas, dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (observer);

2) kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan (SKPI);

3) kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

4) kesanggupan menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing); dan

6) kebenaran data dan informasi yang disampaikan.