ptsp@kkp.go.id (021) 3519070 ext 2826

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Sertifikasi Penerapan HACCP
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

• PERATURAN PEMERINTAH NO 57 TAHUN 2015
    [ Download Lengkap ]    

• KEPUTUSAN MENTERI KP NOMOR 52A TAHUN 2013
    [ Download Lengkap ]    

• PERATURAN MENTERI KP NOMOR 19 TAHUN 2010
    [ Download Lengkap ]    

• PERATURAN KEPALA BADAN KIPM NOMOR 03 TAHUN 2011
    [ Download Lengkap ]    

PERSYARATAN PENERBITAN SERTIFIKAT PENERAPAN HACCP :

a. Ruang lingkup UPI meliputi tempat/unit yang melakukan sebagian atau keseluruhan kegiatan penanganan dan atau pengolahan hasil perikanan;

b. Sertifikat Penerapan HACCP dalam satu unit manajemen dibedakan berdasarkan jenis olahan, unit proses dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda;

c. Unit Pengolahan Ikan yang sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan dasar tetapi belum menerapkan 7 prinsip HACCP diberikan Sertifikat Penerapan Persyaratan Dasar HACCP;

d. Mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penanggung jawab mutu yang mempunyai sertifikat HACCP di bidang perikanan;

e. Untuk memperoleh Sertifikat Penerapan HACCP, UPI harus:

(1) Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta Notaris Pendirian Perusahaan di bidang Pengolahan Hasil Perikanan, Ijin Usaha Perikanan (IUP); dan/atau Tanda Daftar Usaha Perikanan;

(2) Mendapat SKP hasil Pembinaan dari Ditjen P2HP, bagi UPI yang pertama kali mengajukan permohonan Sertifikat Penerapan HACCP;

(3) Memiliki dan menerapkan Sistem HACCP secara konsisten sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

(4) Melakukan proses produksi secara aktif.